BERITABAHARI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memberantas korupsi, terutama di sisi pelayanan. Karenanya, pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus digalakkan di unit pelaksana teknis (UPT), seperti di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merauke.
“Ini bukti kalau kita juga concern cegah korupsi, termasuk di salah satu UPT KKP di paling timur di Indonesia,” kata Kepala BKIPM, Pamuji Lestari saat pencanangan Zona Integritas di SKIPM Merauke, Kamis (2/2/2023).
Sosok yang akrab disapa Tari ini menyebut pencanangan Pembangunan Zona Integritas sebagai tahapan awal dari implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih intens dan berkelanjutan. Ini tercermin melalui penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perubahan budaya kerja, penataan tata laksana, manajemen SDM yang baik, perbaikan akuntabilitas, peningkatan aspek pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dia mengingatkan, pelaksanaan seluruh sistem tersebut bukanlah perkara yang mudah
nya, SKIPM Merauke sangat memerlukan dukungan sumberdaya dan sinergitas dari pemerintah daerah, instansi terkait, feedback dari masyarakat/pengguna jasa, serta pengawasan dari lembaga lain, agar sistem ini bisa terus diperbaiki,” jelasnya.
Tari berharap implementasi sistem tersebut bisa mencapai tiga sasaran utama reformasi birokrasi yang telah ditetapkan untuk setiap instansi/lembaga yaitu, Birokrasi yang bersih dari KKN dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
“Selain itu tentunya pengawasan dari internal dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal, KKP,” ujar Tari.
Melalui zona integeritas, Tari mengingatkan jajarannya terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
